MET News

Buruh Tambang Morowali Desak Hentikan Eksploitasi SDM Oleh PTBDM dan PTSMI

2014-04-01 12:19:35

Morowali, Tambangnews.com.- Sudah satu bulan lebih buruh PT. Bintang Delapan Mineral (PT. BDM) dan PT. Sulawesi Mining Invesment (PT. SMI) di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali berjuang menuntut haknya. Dimulai dari upaya perundingan dengan pihak perusahaan, mendatangi dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Morowali, dinas tenaga kerja dan transmigrasi Propinsi Sulawesi Tengah hingga mogok kerja pada 13 Maret 2014 yang dilakukan lebih dari 200 orang buruh SMI dan  PT. BDM yang tergabung dalam GBMM (Gerakan Buruh Morowali Menggugat).

Adriansyah Manager Kampanye Yayasan Tanah Merah (YTM) Selasa (26/3) menjelaskan,  aksi mogok ini dilakukan kaum buruh sebagai reaksi atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yg dilakukan perusahaan PT. BDM kepada 272 orang buruhnya. Dimana sebagian besar buruh yang di-PHK ini tidak mendapatkan pesangon. Selain itu, mereka juga menuntut agar perusahaan mengangkat buruh yang berstatus kontrak dan buruh harian lepas menjadi tenaga kerja tetap serta meminta kejelasan status buruh PT. SMI asal China yang dipekerjakan lebih 400 yang lebih banyak dari pekerja Indonesia yang hanya berkisar 200 orang jumlahnya.

"Sebagian besar pekerja asal negeri China tersebut adalah pekerja Illegal yang juga dibayar dengan upah murah dan dieksploitasi sengaja didatangkan untuk memecah belah kekuatan dan perjuangan buruh PT. SMI, karena selama ini pihak PT. SMI menyatakan bahwa pekerja asing asal China tersebut hanya berjumlah 46 orang," jelas Adriansyah.

Bahkan menurut pengakuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, buruh asing yang terdaftar sebagai pekerja PT. SMI hanya berjumlah 20 orang. Karena itu, para buruh yang melakukan aksi mogok juga mengajak kepada rekan mereka yang merupakan pekerja asal negeri Tiongkok tersebut. Tidak hanya itu, para buruh juga menuntut agar pihak perusahaan dan penegak hukum memproses dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah seorang pimpinan tertinggi di PT. SMI.

Praktis aksi mogok yang dilakukan para buruh membuat aktivitas pembangunan pabrik PT. SMI lumpuh total. Aksi mogok ini kemudian direspon oleh perusahaan dengan mendatangkan ratusan aparat keamanan dari kepolisian bersama aparat TNI untuk mencegah keberlanjutan dan membubarkan aksi mogok serta mencegah agar buruh asal China ikut dalam aksi mogok. Akan tetapi, reaksi dari perusahaan yang mendapatkan dukungan dari aparat kepolisian dan TNI tersebut tidak menyulutkan niat para buruh untuk meneruskan aksi mogok. Tidak puas dengan itu karena melihat aksi mogok kerja tetap berlanjut, pada malam harinya, pihak perusahaan kemudian melakukan penyerangan, intimidasi dan teror dengan menggunakan preman bayaran terhadap para buruh dan aktivis pendukung dari berbagai organisasi yang juga tergabung dalam GBMM. Mereka tengah melakukan konsolidasi di salah satu kos-kosan milik buruh yang digunakan sebagai posko pemogokan. Aksi kekerasan tersebut membuat salah seorang buruh bernama Wahab menderita luka memar. Tidak hanya sampai disitu, bahkan kabar terakhir kemarin Selasa 25 Maret 2014 telah dilakukan penangkapan terhadap salah seorang buruh dengan tuduhan melakukan perusakan dan pemukulan.

Diungkapkan sungguh terlihat jelas bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dalam merespon aksi pemogokan yang dilakukan oleh para buruh dengan menggunakan preman bayaran tersebut adalah tindakan yang arogan dan tidak berprikemanusiaan dan merupakan tindakan melanggar hukum. Namun, yang patut menjadi sorotan adalah aparat kepolisian yang berjaga di sekitar lokasi aksi pemogokan tidak berbuat apa-apa ketika preman bayaran tersebut menyerang para buruh yang sedang memperjuangkan haknya. Terkesan pihak kepolisian melakukan pembiaran tindakan kekerasan yang terjadi di depan mata mereka sendiri. Padahal aksi mogok kerja tersebut seharusnya mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum seperti kepolisian. Menghalangi buruh untuk mogok kerja yang jelas-jelas dilindungi oleh hukum dan konstitusi jelas merupakan perbuatan melanggar hukum. Apalagi tindakan tersebut dilakukan dengan cara-cara kekerasan. Ini merupakan gambaran keberpihakan negara dan pemerintah terhadap kaum pemodal/kapitalis.

Buruh PT. BDM dan PT. SMI kini terpaksa bekerja dan dieksploitasi dengan suasana mencekam karena terus mendapatkan penjagaan dari aparat gabungan pasukan TNI dan POLRI. Patut diduga bahwa upaya ini sengaja dilakukan oleh pihak perusahaan yang mendapatkan dukungan dari negara melalui aparatnya (TNI dan POLRI) dalam rangka meredam aksi buruh dan mencegah aksi pemogokan terus berlanjut serta upaya-upaya buruh dalam memperjuangkan haknya. Kini buruh PT. BDM dan PT. SMI sedang bekerja dibawah tekanan senjata aparat dengan kondisi kerja yang buruk dan tak manusiawi.

Bertahun-tahun perusahaan tambang mendapatkan keuntungan triliunan rupiah dengan  mengeksploitasi habis-habisan tenaga dan keringat kaum buruh dengan sistem kerja kontrak dan outsourching serta jam kerja yang panjang dan tidak manusiawi. Namun tak sedikitpun pengusaha tambang seperti PT. BDM dan PT. SMI memperhatikan kesejahteraan kaum buruh. Sedikit mereka menuntut hak, dengan segera pengusaha melakukan PHK terhadap buruh tanpa pesangon.

"Maka dari itu, kami elemen gerakan rakyat yang tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Buruh Morowali Menggugat (SPBMM) menyatakan sikap: Stop Eksploitasi Buruh Tambang di Kab. Morowali, Perlindungan Sosial Terhadap Buruh, Stop Keterlibatan Militer dalam Mengamankan Aksi Buruh, Tarik Pasukan TNI dan POLRI dari Kecamatan Bahodopi, Hentikan Sistem Kerja Kontrak dan Outsourching dan Stop Pelecehan Seksual Terhadap Buruh Perempuan," pungkasnya. (tn01)

LATEST POSTS

Starting a new business
12 February 2013

ADVERTISEMENT